Author Description

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah daerah, isu organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi bumdes. Dari ketiga isu tersebut menjadi 22 sub judul yang menarik untuk dibaca. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur bagi yang berminat mendalami dan meneliti ilmu akuntansi (sektor) publik. Sebuah peristiwa penting yang menjadi milestone perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM pada tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan nama dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi Akuntansi Publik (AP) pada acara Workshop Akuntansi Publik “Posisi dan Teori Dasarnya” yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se Indonesia. Penyebutan kata “sektor” menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu penggunaan kata yang tepat adalah Akuntansi Publik (tanpa sector). Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi Bisnis. Beberapa argument yang mendukung diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat pendanaan organisasi. Perbedaan-perbedaan ini memberikan konsekusensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan penganggaran, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi manajemen.