Author Description

Indikasi pentingnya transformasi nilai-nilai lokal terlihat dari berbagai qanun provinsi Aceh. Qanun No. 11 tahun 2014/Qanun perubahan No. 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan Aceh, disebutkan pendidikan wajib berlandaskan akhlak agama Islam dan ke-Acehan. Demikian juga dalam Qanun No. 7 Tahun 2000, tentang penyelenggaraan kehidupan adat lebih tegas menyebutkan wajibnya dimasukkan adat ke-Acehan dalam kurikulum sekolah mulai SD/MI sampai SMA/MA. Hal senada juga ditegaskan dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat/Istiadat, salah satu jalur pembinaan dan pengembangan kehidupan adat/istiadat adalah melalui pendidikan. Semuanya bertujuan supaya terjadinya transformasi nilai-nilai adat untuk membentuk manusia bermartabat dan berbudaya (berakhlakul karimah). Harapan tersebut belum selaras dengan fenomena sekarang, perilaku menyimpang dari adat justru lebih mudah ditemukan, penyebabnya karena hilangnya rasa malu (putoh urat malee) yang sumber kejayaan dan kemegahan Aceh dahulu. Kejayaan Aceh masih tertulis dalam sejarah dan berbagai bukti yang bisa disaksikan, salah satu penyebabnya adalah menyatu adat istiadat dalam segala unsur pembangunan/pendidikan, sehingga lahir ungkapan adat-bak-po-teumeurohom-hukum-bak syiah-kuala. Sultan Iskandar Muda memancung leher anaknya (satu-satunya laki-laki juga bertindak Panglima perang) Meurah Pupok untuk menegakkan dan mempertahan budaya malee. Namun saat ini budaya malee tidak lagi mewarnai aktivitas masyarakat bahkan dalam pendidikan pun sebagai lembaga pewaris budaya tidak dijumpai lagi adanya usaha tersebut secara maksimal karena berbagai kendala, tidak banyak studi-studi yang terfokus untuk menjadikan dan mengembangkan budaya Aceh menjadi bahan ajaran dalam lembaga pendidikan. Padahal berbagai amanat baik dari UU Sisdiknas dan berbagai qanun daeran telah memberi ruang untuk itu. Oleh sebab itu dengan berbagai sumber dan informasi yang ada penulis berusaha mencoba mengumpulkan b