Author Description

Istilah lembaga negara itu sendiri hampir tidak dapat ditemukan dalam berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi RIS menggunakan istilah alat-alat perlengkapan federal. Di dalam Bab III Konstitusi RIS disebut bahwa alat-alat perlengkapan federal RIS terdiri atas Presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. UUDS 1950 menggunakan istilah alat-alat perlengkapan negara. Hal ini terlihat dalam Pasal 44 UUDS 1950 yang menyebut alat-alat perlengkapan negara terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Buku Hukum Kelembagaan Negara memberikan gambaran yang padat dan ringkas namun mendalam dan komprehensif tentang lembaga negara, bahwa sesungguhnya lembaga negara adalah pilar-pilar demokrasi yang dalam fungsi dan kewenaganya selalu berkaitan dengan hajat hidup rakyat dalam sebuah negara, maka dari itu seluruh pihak harus senantiasa merawat esensi dan eksistensinya. Sinopsis Buku Sebagaimana lazimnya sebuah negara, terdapat struktur oragnisasi negara yang menjadi pilar-pilar negara. Secara sederhana, lembaga negara dapat pula diartikan sebagai organ atau badan kenegaraan yang mengemban fungsi menyelenggarakan pemerintahan negara. Hans Kelsen menyatakan bahwa fungsi ini apakah berupa pembuatan norma atau penerapanya, pada akhirnya semua ditujukan kepada pelaksanaan sanksi hukum. Dalam ilmu tata negara, konsep pembagian kekuasaan oleh Montesquieu dikenal dengan Trias Politica yang membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tiga konsep inilah yang secara esensial dan komprehensif di paparkan dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Lembaga negara memiliki dua unsur pokok yang saling berkaitan yaitu; organ dan functie. Yang akan menjadikan dasar pembeda organ negara, klasifikasi organ negara dibagi berdasarkan jenisnya dalam UUDNRI 1945, hirearki dan fungsinya. Lembaga negara yang keberadaan d