Peran dan kedudukan desa di masa Orde Baru banyak dinilai dan ditempatkan sebagai objek dari beragama kepentingan, sehingga peran desa terasa termajinalkan dalam skim ketatanegaraan. Oleh karenanya, terbitnya UU tersebut dapat dianggap sebagai obat penenang sementara bagi beberapa kalangan atau kelompok-kelompok kepentingan yang secara politis menghendaki terjadinya pembaharuan atau-pun perubahan peran dan fungsi Desa sejalan dengan realitas sosial dan kebutuhan yang ada dalam konteks era globalisasi dan neo liberalisasi.Meskipun payung hukum terhadap kebijakan tentang desa telah dikelurkan dan diikuti serta diperjelas dengan beragam aturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Perda yang dibuat masing-masing daerah, akan tetapi diskursus mengenai ideal type desa ke depan masih banyak diperbincangkan dan diperdebatkan oleh banyak pihak untuk mencari rumusan formasi yang tepat.Sound of Village Governance terus didengungkan pemerintah melalui berbagai cara dan media untuk memperoleh penguatan, pembenaran dan pengakuan terhadap proses rencana perubahan kedudukan dan fungsi desa di masa depan. Meskipun demikian, diskursus yang terjadi tidak sekedar memperkuat dan membenarkan apa yang telah menjadi kebijakan politik pemerintah, namun ada pula pandangan-pandangan kritis yang acap kali dimunculkan sebagai bagian dari berjalannya demokrasi melalui proses komunikasi-dialogis.