"Politik identitas" merujuk pada identitas kelompok tertentu, seperti ras, etnisitas, agama atau karakteristik lain yang membedakan kelompok manusia. Dalam konteks politik, penggunaan identitas ini dapat menjadi dasar untuk membentuk aliansi politik atau memobilisasi dukungan. kebijakan otonomi daerah memberikan kebebasan kepada setiap daerahnya untuk mengatur wilayahnya sendiri, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah. Pada masa-masa inilah politik identitas banyak dimainkan. Hal ini menimbulkan akibat negatif yang dapat mengancam keberlangsungan harmonisasi semangat pluralisme. Buku yang berjudul “Politik Identitas dan Pluralisme: Konsep dan Realitas" ini menyajikan berbagai kompleksitas bentuk politik identitas dan fenomena realitas ancaman pluralisme yang ditemukan di masyarakat. Mengangkat sebuah realitas politik identitas di Pasaman Barat yang cukup kentara dengan keberagaman yang ada, penulis menggambarkan sejumlah fenomena dan masalah terkait politik identitas dengan kacamata sosio-antropologis yang berpijak pada epistemologis keilmuan. Politik Identitas mudah saja dijadikan senjata bagi para politisi untuk meraup suara bahkan untuk menumbangkan lawan. Oleh karena itu, diperlukan upaya counter politis agar masyarakat lebih cerdas dalam mengedepankan naluri akal sehat dan tidak mudah terpengaruh oleh politik identitas yang dapat mengancam keberagaman yang ada.