Author Description

Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang cukup lama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebetulnya secara tidak langsung negara “melegalkan” keadaan ribut. Hal ini sebaiknya dipercepat karena dalam kondisi demikian dibutuhkan penyelesaian yang pada akhirnya memberi rasa aman dan damai bagi masyarakat. Memang, masih banyak ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku ini hanya mempertanyakan maksud berapa hari dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pembatasan hari pelaksanaan sidang paripurna yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Secara lebih luas, dari buku ini diharapkan memunculkan bahasan lainnya dalam konteks memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan bijaksana.