Author Description

Buku yang didasari oleh kerja riset selama tahun 2020 ini membangun satu argumen bahwa situasi kemunduran demokrasi yang disebabkan oleh problem struktural semakin terkonsolidasinya oligarki, problem agensi di mana pemimpin terpilih secara demokratis justru memunggungi demokrasi, serta problem kultural masih setengah hatinya publik mendukung demokrasi ditambah dengan makin melemahnya masyarakat sipil, telah menjadi prakondisi yang menjelaskan serangkaian blunder kebijakan pemerintah selama pandemi dari mulai komunikasi krisis yang buruk, pemaksaan new normal, pengesahan omnibus law hingga pelaksanaan pilkada langsung di tengah pandemi. Di balik rangkaian blunder kebijakan itu adalah kepentingan segelintir elit oligarki untuk mengamankan kepentingan ekonomi politik mereka dan abai pada nyawa dan keselamatan warga semestinya menjadi panglima. Di sisi hukum, kuasa oligarki ini termanifestasi dalam wujud lumpuhnya pemberantasan korupsi hingga praktek buruk pembentukan hukum yang mencerminkan legalisme otokratik, serta impunitas dan sitematiknya kejahatan negara melalui praktik yang kian memanfaatkan peradilan dalam memfasilitasi bekerjanya kuasa represif. Pada saat yang sama, ekonomi solidaritas runtuh seiring dengan kemerosotan demokrasi yang kian mengarah pada otoritarianisme. Namun di tengah mendung nestapa yang menggelayuti demokrasi Indonesia selama 2020, ada secercah harapan untuk merangkai asa menapaki 2021. Itu adalah perlawanan masyarakat sipil yang terus bermunculan pada setiap kebijakan yang bermasalah, di antaranya seperti terefleksi dalam ruang publik digital, yang menciptakan semacam resistensi terhadap kemunduran demokrasi (resistance to democratic regression). Untuk itu, yang diperlukan adalah memperkuat dan memperluas perlawanan, membangun sinergi dan kolaborasi, sehingga masyarakat sipil bisa menjadi penantang yang mampu mengimbangi kekuatan oligarki. Buku ini adalah undangan untuk tidak hanya mendiskusikan hal-hal di atas, namun juga merumuskan langka