Author Description

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjung Balai memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjung Balai belum menyusun laporan keuangannya dengan baik dan berkualitas sehingga diperlukan peningkatan atas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI di periode yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Nasution (2019) ditemukan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Tanjung Balai sehingga dianggap perlu untuk dilakukan peningkatan faktor-faktor tersebut dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai di periode yang akan datang. Dalam hal pertimbangan mengenai keterbatasan waktu dan pendanaan yang dimiliki, maka pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan pada salah satu OPD lingkup Pemerintah Kota Tanjung Balai dengan mengambil salah satu populasi penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution (2019) secara acak (random). Berdasarkan hasil penentuan objek bimbingan teknis yang telah dilakukan secara acak, maka di pilih Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sebagai OPD lingkup Pemerintah Kota Tanjung Balai yang akan menjadi objek bimbingan teknisuntuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapatterwujudnya keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sehingga melalui keuangan daerah dapat menjadi pondasi perekonomian Kota Tanjung Balai sesuai peruntukannya sebe